Jakarta – Awal Agustus 2025, sebuah ruang pertemuan di Bali menjadi saksi pertemuan yang tak biasa. Di sana, perwakilan PT Mitra Bali Sukses, pemegang waralaba Mie Gacoan di wilayah tersebut, duduk berhadapan dengan tim dari Lembaga Manajemen Kolektif Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMI). Di meja terhampar dokumen tebal, lembar perjanjian, dan angka yang membuat kening berkerut: Rp2,2 miliar. Itulah nilai yang disepakati untuk menutup sengketa royalti musik yang menyeret nama jaringan kuliner terbesar di Indonesia itu ke ranah publik.
Awal Sengketa
Sengketa ini berawal dari tuduhan bahwa Mie Gacoan memutar musik di gerai-gerainya tanpa membayar royalti kepada pemegang hak cipta, sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Bagi SELMI, kasus ini bukan sekadar menagih uang, tetapi upaya menegakkan hak pencipta lagu di ruang komersial. Bagi Mie Gacoan, persoalan ini menjadi pengingat bahwa musik di ruang publik tidaklah gratis.
Negosiasi berlangsung berbulan-bulan. SELMI mengajukan perhitungan berdasarkan jumlah gerai, kapasitas kursi, dan periode pemutaran musik sejak 2022. Angkanya menembus miliaran rupiah. Di pihak lain, manajemen Mie Gacoan menimbang dampak finansial dan citra merek. Pada 8 Agustus 2025, kesepakatan akhirnya tercapai. Menteri Hukum dan HAM hadir sebagai saksi, memastikan perdamaian yang memuaskan kedua pihak. Dengan pembayaran itu, Mie Gacoan bebas memutar musik hingga akhir Desember 2025.
Gelombang Kedua: Struk Viral
Belum genap seminggu sejak damai itu diteken, publik dikejutkan oleh sebuah foto struk restoran. Di antara daftar menu dan harga, muncul satu baris yang tak lazim: “Royalti Musik/Lagu – Rp29.140”. Foto itu beredar di media sosial, menyulut diskusi dari meja makan hingga ruang redaksi. Apakah pelanggan kini harus membayar royalti setiap kali bersantap?
Reaksi warganet beragam. Ada yang menganggap ini bentuk transparansi yang patut diapresiasi. Ada pula yang merasa ini adalah beban tambahan yang tidak pantas. Narasi pun berkembang: dari pembicaraan soal hak cipta, bergeser menjadi perdebatan tentang etika bisnis dan perlindungan konsumen.
Klarifikasi dan Hukum yang Berlaku
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) turun tangan memberi klarifikasi. Menurut PHRI, pencantuman biaya royalti secara terpisah di struk bukan praktik umum di industri kuliner. Kewajiban membayar royalti berada pada pengelola usaha, dan biaya itu biasanya sudah dihitung dalam harga menu. Dalam bahasa sederhana, pelanggan membayar, tetapi tanpa melihat labelnya di struk.
Hukum di Indonesia tegas. Setiap pemakaian musik untuk kepentingan komersial wajib membayar royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Pembayaran ini disalurkan melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) atau LMK resmi seperti SELMI. Tarifnya dihitung dari kapasitas tempat, jumlah kursi, dan durasi pemutaran musik. Pelanggan tidak punya kewajiban langsung membayar royalti, karena ini bagian dari biaya operasional usaha.
Sorotan ke Lembaga Pengelola
Kedua peristiwa ini – Mie Gacoan dan struk restoran – membuat sorotan mengarah pada lembaga pengelola royalti. Beberapa musisi senior mengkritik lemahnya sosialisasi dan transparansi distribusi dana. “Kalau mekanismenya jelas, polemik seperti ini tidak akan terjadi,” ujar seorang musisi senior yang terlibat aktif dalam advokasi hak cipta.
Masalah komunikasi memang menjadi titik rawan. Bagi pengusaha, kewajiban membayar royalti kadang dipandang sebagai beban tambahan tanpa manfaat langsung. Bagi pencipta lagu, royalti adalah hak yang dijamin undang-undang. Tanpa jembatan komunikasi yang efektif, kedua pihak mudah terjebak dalam salah paham yang berujung sengketa.
Dampak dan Tren Baru
Dampak dari kasus ini mulai terlihat di industri. Beberapa restoran mulai mempertimbangkan untuk mengurangi atau bahkan meniadakan musik demi menghindari biaya tambahan. Sebaliknya, sebagian memilih tetap memutar musik, tetapi memastikan seluruh kewajiban dibayar tepat waktu.
Kesadaran publik pun meningkat. Pelanggan kini lebih paham bahwa musik yang mereka dengar saat makan bukanlah hiburan gratis, melainkan bagian dari layanan yang memiliki nilai ekonomi. Di sisi lain, diskusi tentang bentuk transparansi yang tepat terus bergulir. Apakah konsumen perlu tahu bahwa harga makanan mereka sebagian digunakan untuk membayar royalti? Atau cukup pengelola usaha yang memastikan kewajiban itu terpenuhi?
Penutup
Kasus Mie Gacoan dan viralnya struk restoran menjadi dua babak dari drama yang sama: penerapan hak cipta di ruang publik. Regulasi sudah jelas, namun praktiknya di lapangan masih membutuhkan penyesuaian, pemahaman, dan komunikasi yang baik. Jika tidak, bukan tidak mungkin polemik ini akan terulang – setiap kali sebuah lagu diputar di ruang makan.
